UAS Hukum Perlindungan Konsumen

 

1.    Dalam perdagangan online, apabila produsen lalai dan melakukan wanprestasi, langkah apa yang harus diambil konsumen untuk menyelesaikannya? Jelaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jawab : Penjual online/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual online tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap penjual online tersebut, Sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik  yang

menjelaskan  bahwa  selain  penyelesaian  gugatan  perdata,  para  pihak  dapat menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga  lainnya.

2.    Sebagai konsumen apabila mengalami kecelakaan tunggal di jalan tol, apakah serta merta asuransi keselamatan akan dicairkan untuk mereka? Jelaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jawab : Tidak, dapat jelaskan lebih lanjut, santunan dana kecelakaan tersebut yang diambil dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), ternyata hanya untuk memberikan perlindungan/jaminan bagi pihak ketiga yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Bila ada dua kendaraan mengalami kecelakaan, masing-masing korban saling menanggung. Misalnya pengendara A dan B mengalami kecelakaan, SWDKLLJ pengendara A digunakan untuk menanggung pengemudi B, begitu sebaliknya.

Jadi artinya pada kecelakaan tunggal, tak ada pihak lain --yang terlibat kecelakaan-- yang menanggungnya.

Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah kecelakaan tunggal mendapat santunan? Sangat mungkin, tentu dengan beberapa konsekuensi. Pertama, perlu ada penyesuaian besaran SWDKLLJ. Perluasan cakupan korban penerima santunan sebaiknya diikuti peningkatan iuran. Apalagi, pertengahan tahun lalu, pemerintah telah menaikkan nilai santunan rata-rata 100%, tanpa kenaikan SWDKLLJ. Kedua, bila tidak ada kenaikan SWDKLLJ, pemerintah harus siap menanggung bila terjadi defisit sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan jaminan sosial.

3.    Mengapa suatu produk yang belum/tidak terdaftar dalam BPOM, angka penjualannya cenderung meningkat? Akan menurun apabila telah ada kasus konkret terkait didalamnya. Jelaskan . . . . . . . . . . . . .

Jawab : produk yang belum/tidak terdaftar dalam BPOM, angka penjualannya cenderung meningkat dikarenakan Harga pasti cenderung lebih murah paradoksnya adalah akan menurun bila ada kasus Kongret  seperti keracunan, ataupun efek samping lainya, karena terkait images/branding produk yang tidak terdaftar  BPOM , bila ada kasus, secara otomatis stigma masyarakat pada produk tersebut menjadi jelek sehingga menurunkan angka penjualan.

4.    Meski telah ada UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kapankah konsumen sebaiknya tidak perlu harus menunggu UU tsb bekerja untuk  melindungi dirinya terhadap produk yang dikonsumsinya? Jelaskan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jawab :  Konsumen sejak awal/sebelum membeli  harus nya sudah aware terhadap produk yang akan dibelinya/dikonsumsinya   , hal ini dikarenakan yang mendapat akibatnya ya dirikita sendiri .

 

UAS Hukum Perdata Internasional 2021

 

 

1.       Uraikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum Perdata Internasional! dan Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional!
Jawab :  Persamaannya :

 

Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional)

 

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional juga merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Hukum Perdata Internasional  adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda

 

Yang menjadi masalah pokok HPI adalah

• Hakim atau hukum peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara hukum yang mengandung unsur asing.
• Hukum manakah yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah HPI.
• Sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan dan mengakui putusan hukum asing.

2. sebutkan dan jelaskan apa saja sumber dan asas asas hukum perdata Internasional!

    Terdapat tiga asas hukum perdata internasional yang lahir pada masa ini yakni (i) asas lex rei sitae atau lex situs, mengatur tentang benda-benda tidak bergerak di tempat benda tersebut berada; (ii) asas lex domicili, mengatur tentang hak dan kewajiban subjek hukum berdasarkan tempat tinggalnya; dan (iii) asas lex loci contractus, mengatur tentang perjanjian-perjanjian mengikuti hukum di mana tempat pembuatannya.

3. Sebut dan jelaskan peran dan manfaat Hukum Perdata Internasional

    Peran dan manfaat Hukum Perdata Internasional :

a.       untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keperdataan yang memiliki keterkaitan dengan sistem hukum dari lebih dari satu negara berdaulat.

b.       Menyelesaikan terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda.

c.    Timbulnya rasa menghargai dan toleransi antar negara.

4. Soal cerita : Denilson, seorang warga negara Brazil mengadakan kontrak kerja dengan Emanuel Kono, agen pemain sepakbola warga negara Kamerun yang berdomisili di London. Dalam kontrak tersebut, Denilson menyetujui isi kontrak untuk bermain di klub sepakbola Arema Malang pada Liga Indonesia. Pada saat itu ia masih terikat kontrak dengan FC Victoria Hongkong. Denilson memilih untuk memenuhi isi kontrak tersebut dan bermain pada klub Arema Malang. Tindakan Denilson ini menimbulkan gugatan dari FC Victoria karena menganggap Denilson Wanprestasi
Tentukan hukum (lex causae) dan pengadilan (lex fori) yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan tersebut!

1.       Untuk Lex Cause  : Lex causae ( Latin untuk "hukum sebab itu"), di konflik hukum , adalah hukum yang dipilih oleh pengadilan forum dari yang bersangkutan sistem hukum ketika menghakimi sebuah internasional atau interyurisdiksional kasus . Ini mengacu pada penggunaan hukum lokal tertentu sebagai dasar atau "penyebab" untuk putusan, yang dengan sendirinya akan menjadi bagian dari kanon hukum yang dirujuk.Konflik hukum mengatur semua tuntutan hukum yang melibatkan hukum asing jika hasil dari suatu tindakan hukum akan berbeda dengan hukum yang berlaku. Setelah forum pengadilan memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan kasus tersebut, ia kemudian harus memutuskan hukum mana yang mungkin akan diterapkan, dalam kasus ini menggunakan Hukum Negara Brazil .

2.       Untuk Lex fori  yang berwenang memeriksa dan memutus gugatan tersebut adalah Pengadilan Brazil.

RUP dengan MonSAKTI 2021

 

Alat dan Bahan :

1. User pass Omspan 01 dan 04 -- u/login mon sakti

2. user pass SIRUP KPA

3. User pass SIRUP PPK

 

catatan ringkas isi sirup 2021

1. buka omspan - klik omsakti

2. pilih klik laporan/cetak anggaran(bawah sendiri)

3.klik tayang rincian kertas kerja

4. klik filter ganti dengan tahun 2021, dipa awal , detil

   kirim

5.klik exel, download

6. buka file exel tsb 01 dan 04,

simpan ditempat yang mudah ditemukan

 

 

 

SIRUP

1. login KPA-RUP-Rencana Kerja Anggaran

2.upload rka mon sakti-simpan-

  Shorcut - https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rkactr/formuploadmonsakti?tahunAnggaran=2021

3. klik lingkaran (generate)

4. Cek -kelola data - kelola pkkr (sudah masuk apa belum)

5. kelola data didelegasikan PPK

 

-delegasi PPK- kelola data - pkkr

1, daftar kegiatan, ubah kegiatan

 

 

Klik output, daftar komponen ,dll pastikan sudah terdelegasi PPK

 

Pastikan semua terdelgasi ke PPK (sampai jeru bgt )

 

#Input PPK#

 

1.       Login LPSE PPK

2.       Pilih sirup

3.       Klik RUP- Rencana_kerja-tunggu lumayan lama-

4.       Pilih penyedia/swakelola

5.       Bila  sub komponen A  di centang , akun, detil ikut ke update penyedia/swakelola

6.       Generate paket

7.       Finalisasi draft

8.       Kpa umumkan

 

#Edit data pemilihan penyedia jasa

1.       Menu KPA , RUP, Filter

2.       Revisi Paket Penyedia menu tanda panah Kluwer

3.       Satu ke Satu

4.       Isikan alasan

5.       Revisi sprti biasa.